Minggu, 29 Mei 2011

17 Proyek Master Plan


17 PORYEK MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA RESMI DILUNCURKAN
Di Posting oleh editorhumasprotokol pada 27th Mei, 2011

JAKARTA – Wakil Gubernur-HM. Masduki, Jumat (27/5) menghadiri peluncuran Masterplan Percepatan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 hari ini, di Jakarta Convention Centre yang diluncurkan langsung oleh Presiden RI-Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden RI mengatakan hari ini akan dimulai pelaksanaan pembangunan proyek-proyek tertentu sebanyak 17 proyek di enam koridor. Proyek-proyek tersebut akan dilaporkan langsung oleh empat gubernur dari masing-masing kota yaitu Gubernur Banten di Cilegon, Gubernur Papua di Timika, Gubernur Nusa Tenggara Barat di Lombok, dan Gubernur Sumatera Utara di Semangke, via telekonferensi.
Gubernur Banten-Hj.Ratu Atut Chosiyah yang mewakili koridor ekonomi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat menyampaikan besaran tenaga kerja yang akan terserap dalam proyek-proyek baru yang tertuang dalam MP3EI, antara lain proyek perluasan industri baja, pelabuhan dan air. Gubernur juga menyampaikan optimismenya atas kemampuan proyek-proyek itu menyerap tenaga kerja.
Menurut Presiden ada beberapa faktor yang membuat rencana atau masterplan ini gagal di antaranya adalah dengan birokrasi yang lambat di Pemerintah Pusat. Kedua adalah pemerintah daerah yang cenderung menghambat kelangsungan masterplan ini. Ketiga katanya adalah adanya ketidakpastian dari investor, atau ingkar janji para investor dan dunia usaha. Keempat adalah adanya regulasi yang menghambat pembangunan ini, namun tidak segera memperbaikinya. Oleh karena itu Presiden mengajak segenap masyarakat Indonesia agar mendukung keberhasilan masterplan ini.

Pemerintah Luncurkan Masterplan Pembangunan Ekonomi

27 May 2011 16:09
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada tiga alasan utama mengapa Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)  2011-2025 di Indonesia diperlukan sekarang ini.
"Ada tiga pertanyaan kunci, pertama mengapa perlu masterplan ? Yang kedua kenapa pembangunan ekonomi mesti dipercepat dan diperluas? Dan terakhir kenapa pemerintah aktif dalam pembangunan," ungkap SBY dalam peluncuran MasterPlan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 di JCC, Jakarta, Jumat (27/5/2011).

Pertama mengenai perlunya masterplan pembangunan agar pembangunan di Indonesia mempunyau arah dan jalan tempuh yang jelas. "Kita memang memerlukan masterplan, agar arah dan strategi yang kita tempuh jelas. Ingat yang kita bangun ini adalah negara, mustahil tanpa masterplan," ucapnya.

Kedua, Presiden menjelaskan perlunya mempercepat dan memperluas pembangunan di Indonesia adalah semata-mata untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. "Kita mesti mempercepat dan memperluas agar ekonomi nasional kita tumbuh di tanah air, untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran," ujarnya.

Ketiga, SBY mengatakan perlunya peran aktif dan pro aktif pemerintah dalam pembangunan ini adalah sebagai regulator agar pemangunan ini berjalan dengan adil dan berimbang. "Pemerintah harus berperan aktif dan proaktif, semua ini kita lakukan karena pengalaman menunjukkan ekonomi negara tidak boleh kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada kapitalisme pasar. Bagaimanapun peran pasar perlu agar efisien, tetap saja diperlukan peran pemerintah agar berjalan adil dan berimbang," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, peluncuran MP3EI pada hari ini telah dinantikan oleh dunia usaha, bukan saja pada lingkup nasional, namun juga pada tataran internasional, dunia usaha di daerah serta usaha menengah dan kecil.

Peluncuran MP3EI, kata dia, merupakan suatu momen terobosan yang sebenarnya sejak lama secara terus menerus dinantikan kelahirannya. Bagi dunia usaha, MP3EI bukan sekedar merupakan perencanaan pembangunan, namun merupakan suatu peluang emas untuk peningkatan investasi, perdagangan dan industri.

"Dunia usaha tidak akan menemukan kesempatan lain di masa depan untuk mengembangkan investasi dan bisnis bila tidak dari sekarang memasuki peluang emas ini," kata Suryo.

Lebih jauh dia mengungkapkan, dunia usaha punya tanggung jawab besar selama 15 tahun mendatang karena investasi besar yang diperlukan oleh MP3EI.

"Kami tidak akan mungkin berhasil dari misi yang kami emban tersebut tanpa dukungan kebijakan pemerintah dan regulasi yang akan meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi serta kelancaran usaha," katanya.

Dana CSR Migas

Dana CSR Industri Migas 2011 Capai US$ 28 Juta

JAKARTA. Total dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang disiapkan industri migas nasional untuk tahun 2011 ini sebesar US$ 28 juta. Dari angka tersebut sebesar US$ 4,5 juta dialokasikan untuk sektor pendidikan.
“Total dana CSR yang disiapkan oleh industri migas pada 2011 ini mencapai US$ 28 juta dan US$ 4,5 juta diantaranya untuk sektor pendidikan,” ungkap kepala BPMigas, R Priyono, pada konferensi pers Seminar dan Pameran Nasional CSR Pendidikan Sektor ESDM di Balai Kartini Jakarta, Senin (02/05/2011).
R Priyono menambahkan, kepedulian industri migas terhadap dunia pendidikan juga diwujudkan melalui pembangunan kembali sekolah-sekolah di daerah pasca bencana. “Tercatat industri migas telah menyalurkan Rp 16 miliar di wilayah Yogyakarta, Rp 4,5 miliar di Padang, dan Rp 4,3 miliar di Jawa Barat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh turut menyambut baik upaya-upaya CSR pendidikan yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha sektor ESDM. “Kami berharap, ke depan CSR sektor ESDM dapat diwujudkan dalam langkah-langkah kongkrit seperti apa yang telah dilakukan BPMigas dan para pelaku sektor ESDM lainnya,” ujar Menteri.
Menteri ESDM menuturkan, menjadi tantangan bagi sektor ESDM untuk menjembatani antara comparative advantage (sumber daya alam) dengan competitive advantage melalui dunia pendidikan. Oleh karena itu, menurut Menteri, salah satu tugas sektor ESDM sebagai salah satu penyumbang penerimaan terbesar negara adalah memajukan sumber daya manusia Indonesia, sehingga dapat mengubah wajah tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga kerja yang berpendidikan dan memiliki daya saing internasional.
“Sebagai contoh adalah yang dilakukan Shell mengakomodir mahasiswa dalam kompetisi mobil hemat energi tingkat Asia dimana tahun 2010 lalu tim Indonesia menjadi salah satu pemenangnya,” lanjut Menteri.
Seminar dan Pameran Nasional CSR Pendidikan Sektor ESDM diselenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 2 s.d. 4 Mei 2011 bertempat di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 37, Jakarta.
Seminar  dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menghadirkan pembicara para tokoh pendidikan nasional dan pimpinan perusahaan sektor ESDM, serta moderator dari praktisi dan akademisi. Peserta seminar berasal dari kalangan pemerintahan, perusahaan BUMN dan swasta sektor ESDM, Asosiasi sektor ESDM, kalangan perguruan tinggi dan masyarakat. (KO)

http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/4458-dana-csr-industri-migas-2011-capai-us-28-juta.html

Dana Otsus Aceh 2011

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima Aceh pada 2011 nanti berjumlah Rp 4,4 triliun. Naik Rp 600 miliar dibanding penerimaan pada 2010 sebesar Rp 3,8 triliun. Besaran dana Otsus Aceh itu disampaikan Presiden SBY dalam Pidato Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Dalam kesempatan itu Presiden SBY juga menyampaikan dana Otsus yang diterima Provinsi Papua sebesar Rp 3,1 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp 1,3 triliun. Kedua provinsi paling timur Indonesia itu juga memperoleh dana tambahan infrastruktur sebesar Rp 1,4 triliun. Meningkatnya alokasi dana Otsus ini, kata Presiden, merupakan komitmen dan tekad Pemerintah RI pada upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Aceh, Papua, dan Papua Barat.

“Saya berharap dana Otonomi Khusus itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat. Namun, saya juga meminta dilaksanakan pengawasan lebih efektif dalam penmgunaan dana Otsus tersebut,” ujar Presiden.

Konflik Aceh selesai
Masih mengenai Aceh dan Papua, dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-65 Proklamasi Indonesia di tempat yang sama pada pagi harinya, secara khusus Presiden SBY menyampaikan bahwa dalam sepuluh tahun pertama Pemerintah telah menyelesaikan konflik di Aceh dan melakukan reformasi politik di Papua. Pemerintah dengan saksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua dan akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik.

“Kita juga terus membangun perdamaian yang berkelanjutan di daerah-daerah pascakonflik,” demikian Presiden SBY. Terjadinya peningkatan alokasi dana Otsus Aceh ditanggapi positif oleh dua anggota Forum Bersama DPR/DPD RI asal Aceh, Dr Ahmad Farhan Hamid dan Mirwan Amir. Peningkatan dana Otsus Aceh seiring dengan meningkatnya DAU Nasional.

Farhan Hamid menyarankan, seiring dengan kenaikan penerimaan dana Otsus, Pemerintah Aceh diharapkan membuat perencanaan khusus sebagaimana digariskan Pasal 183 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang menyatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

“Saya kira, fokuskan dulu pada infrastruktur irigasi, jalan dan jembatan, dan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, sosial, dan pengentasan kemiskinan. Dana yang masuk sangat signifikan. Kalau tidak ada perencanaan, maka dana itu akan menguap tanpa bekas,” kata Farhan Hamid yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI.

Mirwan Amir dari Fraksi Demokrat mengharapkan dana Otsus Aceh agar dimanfaatkan dengan baik dan terprogram. Dia sebutkan, Aceh sudah menerima dana Otsus sejak 2008 dengan total Rp 11 triliun lebih. Namun, sampai kini sama sekali tidak kelihatan pembangunan signifikan yang dibiayai oleh dana Otsus dimaksud. “Angka kemiskinan Aceh masih tetap tinggi. Ini membuktikan bahwa dana Otsus itu selama ini tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan. Jadi, ke mana saja dana Otsus itu digunakan?” tanya Mirwan Amir yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI.

Mirwan Amir meminta seluruh masyarakat di Aceh agar mengawasi pemanfaatan dana Otsus itu secara ketat. “Sayang sekali apabila gelontoran dana Otsus itu tidak berhasil menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh,” sebut Mirwan Amir menyesalkan.  Menurut Mirwan, pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Aceh sangat tergantung kepada pemimpin di daerah. “Rakyat silakan tanya kepada pimpinan di Aceh, apa saja yang sudah dikerjakan dengan dana Otsus?” tambah Mirwan Amir.

Peran DPD
Menyinggung peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ahmad Farhan Hamid mengatakan, peran itu semakin kuat seiring dengan meningkatnya dana transfer ke daerah sebesar Rp 378,4 triliun, meningkat 9,8 persen dari APBN-P 2010. “Selama ini DPD yang ngotot agar transfer ke daerah itu ditingkatkan terus,” kata Farhan yang duduk dalam Komite IV Bidang Keuangan. Pada 2005, transfer ke daerah hanya Rp 150 triliun. Dibanding pada transfer 2011, berarti terjadi kenaikan lebih dari 100 persen. (fik)

Sumber : www.serambinews.com