optimalkan kredit Bagi UKM

"Tiap tahun penyaluran dana KUR diharapkan mencapai Rp20 triliun, sehingga dalam 5 tahun ke depan mencapai Rp100 triliun, untuk membantu permodalan modal usaha masyarakat,” (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, National Summit, Jakarta, 29/10).

Pemerintah menetapkan target penurunan angka kemiskinan di Indonesia menjadi 8-10% dan angka pengangguran 5-6% dalam jangka lima tahun ke depan. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah terus berkomitmen dan memastikan program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan melalui tiga kluster yaitu kluster satu, bantuan dan perlindungan sosial, kluster kedua pemberdayaan masyarakat, dan kluster ketiga penguatan usaha mikro dan kecil dapat berjalan dengan baik.

Harus diakui bahwa sejak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dijalan melaui tiga kluster tersebut angka kemiskinan di negeri ini senantiasa menurun. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2009, yang mengungkapkan jumlah penduduk miskin sebesar 32,53 juta (14,15 persen) atau mengalami penurunan sebesar 2,43 juta bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya berjumlah 34,96 juta (15,42 persen).

Dari tiga kluster penanggulangan kemiskinan yang ada, program kredit Usaha Rakyat yang masuk dalam kluster ketiga sempat menjadi sorotan dan dinilai kurang optimal. Pemerintah dan perbankan dinilai kurang optimal mendorong pertumbuhan KUR dengan alasan masih rendahnya realsiasi KUR pada semester pertama 2009. Dari enam bank penyalur, total dana yang tersalurkan dari program ini baru 2,26 triliun.

Akar permasalahan dari melambatnya pertumbuhan KUR pada tahun kedua adalah terletak pada aturan Bank Indonesia yang tidak membolehkan nasabah yang telah mengambil kredit apakah kredit konsumtif misalnya kredit pemilikan sepeda motor, rumah dan sebagainya maupun kredit usaha produktif untuk mengambil KUR, terlepas nasabah yang bersangkutan itu lancar atau tidak dalam mengembalikan pinjamannya.

Aturan ini juga mencakup calon nasabah KUR yang 5 juta ke bawah, padahal KUR. 5 juta ke bawah yang paling banyak diminati dan kreditnya dijamin oleh pemerintah. Karena itu, yang disasar oleh pemerintah adalah jenis nasabah KUR yang 5 juta ke bawah yang mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, memperluas lapangan kerja dan dapat menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

Bilamana aturan BI ini khusus KUR untuk 5 juta ke bawah dilonggarkan karena sudah ada jaminan dari pemerintah, bukan tidak mungkin KUR yang 5 juta ke bawah akan 'booming' dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan kemiskinan secara berarti.

Gejala melemahnya realisasi penyaluran KUR dibandingkan tahun sebelumnnya tentu harus disikapi dengan langkah yang tepat agar upaya menumbuhkembangkan usaha kecil dapat terwujud. Terlebih lagi, program KUR diyakini mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui terbukanya lapangan kerja baru. Hal itu sesuai dengan tujuan KUR yaitu mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi dan penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

Kondisi yang demikian langsung direspon dengan cepat oleh pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan KUR sebagai salah satu program pilihan yang menjadi prioritas dalam 100 hari pemerintahannya. Optimalisasi KUR diawali dengan perbaikan mekanisme dan regulasi dengan penataan lembaga-lembaga penyalur pinjaman serta sinergi antara bank milik negara dan swasta serta lembaga penjaminan yang lain.

Bahkan pada tahun 2010 akan ada sekitar Rp 2 triliun yang akan kita gunakan untuk mengalirkan kredit usaha rakyat dengan kelipatan sepuluh kali yakni sebanyak Rp 20 triliun setiap tahun. Dengan begitu dalam jangka waktu lima tahun, KUR akan mencapai Rp 100 triliun.

Penyaluran pinjaman ini sangat penting berkaitan dengan upaya lima tahun mendatang untuk meningkatkan kewirausahaan atau entrepreneurship. Dengan dukungan terhadap usaha diharapkan penghasilan rumah tangga makin baik sehingga kemiskinan dan pengangguran berkurang.

Diperluas

Sudah dua tahun program Kredit Usaha Rakyat diimplementasikan untuk mendorong sektor riil. Namun, program ini masih belum berjalan secara optimal. Realisasi pengucuran KUR terbukti semakin rendah dibandingkan saat digulirkan pertama kali pada awal November 2007.

Program KUR sebenarnya telah menjadi harapan masyarakat untuk bisa membuka usaha atau mengembangkan usahanya. Namun selama program KUR dijalankan masyarakat masih banyak yang masih mendapatkan kendala dalam memperolehnya. Selain bunga KUR yang tinggi, untuk memperoleh KUR juga sangat sulit karena bank masih meminta aset sebagai jaminan. Padahal, jenis kredit tersebut dijamin pemerintah melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

Kita semua tentu menyadari bahwa pemasalahan kolateral (penjaminan) memang kerapkali menjadi penghalang bagi pegiat UKM untuk mendapatkan kredit. Karena itu, pemerintah melalui Kenterian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyiapkan lima program pembiayaan guna mengatasi hambatan kolateral UKM pada 2010 antara lain peningkatan akses kredit usaha rakyat (KUR), menghidupkan kembali lembaga penjaminan kredit daerah (LKPD), mengoptimalkan koperasi jasa keuangan, pengembangan perbankan syariah, dan tanggung renteng.

Khusus dalam upaya meningkatkan akses KUR, khususnya segi sisi suku bunga. Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan enam bank penyalur sepakat mengevaluasi suku bunga yang diberlakukan. Seharusnya keberpihakan perbankan terhadap usaha rakyat bisa ditunjukkan dengan cara menekan kembali suku bunga kredit. Saat ini rata-rata tingkat suku bunga KUR yang ditawarkan oleh bank-bank pelaksana ditetapkan maksimal 16%. Padahal suku bunga acuan BI rate berada dalam kisaran 6,5%.

Selain itu, pemerintah akan memperluas jumlah bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun depan. Selain bank-bank BUMN, perbankan swasta juga akan dilibatkan dalam realisasi penyaluran agar penyaluran KUR lebih efektif dan tepat sasaran. Selama ini, hanya BRI yang cukup besar mendominasi penyaluran kredit mikro dan KUR. Sebagaimana terungkap dalam data Kemenkop dan UKM, penyaluran KUR lewat BRI 74,74 persen terdiri dari KUR ritel 22,08 persen dan mikro 52,6 persen.

Kondisi tingkat kredit macet atau non performing loan (NPL) KUR yang mencapai 5%, average untuk semua bank seharusnya tidak disikapi perbankan dengan memperketat dan semakin selektif terhadap pemberian kredit. Sebab resiko yang harus ditanggung lebih ringan karena dijamin pemerintah yang mengucurkan penjaminan kepada asuransi sedangkan perbankan hanya menutup risiko sebesar 30%.

Di samping meningkatkan penyaluran KUR, langkah lain yang dilakukan agar UKM di perdesaan dapat mengakses kredit diwujudkan dengan membentuk LKPD pada tahun 2010. setiap provinsi diproyeksikan memiliki dua LKPD bermodal 100 miliar. Dengan gearing ratio 10 kali lipat maka diharapkan kredit yang disalurkan bisa mencapai RP 1 triliun.

Pemerintah juga akan semakin mengoptimalkan linkage program antara perbankan dan koperasi hingga mampu menciptakan pasar sendiri. Sejak 2006 hingga April 2009, upaya linkage program lewat koperasi, bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah secara realisasi berjumlah lebih Rpl 1,7 triliun. Dengan sebaran antara lain, lewat KUR Rp2,76 triliun, non KUR Rp8,9 triliun dan melalui bank umum dan koperasi mencapai Rp 1,9 triliun.

Penutup

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikucurkan sejak tahun 2007 lalu ini diharapkan mampu menjadi angina segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun perjalanan realisasi kredit memang belum sempurna. Masih cukup banyak kendala yang dihadapi seperti tingkat kredit macet atau non performing loan (NPL) yang terus meningkat, suku bunga yang masih tinggi, serta banyaknya pelaku usaha kecil yang terkendala mekanisme saat mengajukan kredit.

Di samping itu, aturan BI yang melarang nasabah yang masih punya kredit untuk mengambil kredit baru, terlepas dia lancar atau tidak dalam mengembalikan kreditnya harus dicabut dan dilonggarkan untuk mendorong pertumbuhan KUR terutama yang 5 juta ke bawah.

Jika hal itu dilakukan diharapkan realisasi program KUR dapat meningkat penyalurannya secara cepat dan benar. Dengan begitu, program tersebut dapat benar-benar efektif membantu perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat dinikmati secara nyata masyarakat. (dimuat di Malah Komite edisi 15-30 Nov 2009)
http://catatan-sr.blogspot.com/